Tidak ada satu tanggal PBB nasional. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah pajak daerah, dan jatuh temponya ditetapkan tiap pemerintah daerah. Tahun 2026, contohnya, DKI Jakarta menetapkan 30 September, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bantul 31 Agustus. Kalau telat, Bapenda DKI Jakarta menyebut denda administratif 1% setiap bulan.
Karena itu, jangan mengandalkan tanggal dari teman di kota lain. Tanggal Anda tertera di SPPT, atau di kanal resmi Bapenda kabupaten atau kota Anda.
- 30 Sep 2026jatuh tempo PBB-P2 DKI Jakartacontoh; daerah lain berbeda
- 31 Agu 2026jatuh tempo di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bantulcontoh
- 1% / bulandenda administratif bila telat, menurut Bapenda DKI Jakarta
- maks. 24%batas akumulasi denda yang disebut Bapenda DKI Jakarta
Sumber: Bapenda DKI Jakarta (24/9/2026 dan 1/8/2025); Pemko Pekanbaru; Kalurahan Argodadi, Bantul. Diperiksa Oktober 2026.
Contoh jatuh tempo dari beberapa daerah
| Daerah | Jatuh tempo (sumber pemda) |
|---|---|
| DKI Jakarta | 30 September 2026 |
| Kota Pekanbaru | 31 Agustus 2026 |
| Kabupaten Bantul (Kalurahan Argodadi) | 31 Agustus 2026 |
| Kota Surabaya | 31 Mei 2025 (tahun lalu; tanggal 2026 belum kami temukan) |
Dari contoh itu jelas bahwa selisihnya bisa empat bulan. Surabaya menetapkan akhir Mei pada 2025, sementara Jakarta baru menutup di akhir September.
Keringanan: makin awal, makin murah
Beberapa pemda memberi keringanan pada pokok pajak bagi yang membayar lebih awal. Jakarta 2026, lewat Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026, memberi keringanan 10% untuk pembayaran 1 April sampai 31 Mei, 7,5% untuk 1 Juni sampai 31 Juli, dan 5% untuk 1 Agustus sampai 30 September. Keringanan ini diberikan otomatis saat membayar; nominal di SPPT adalah angka sebelum diskon, sehingga tagihan saat bayar akan berbeda.
Program seperti ini bisa berubah tiap tahun dan berbeda tiap daerah. Pemkot Surabaya, misalnya, pada Mei 2025 menawarkan pembebasan denda sampai tanggal jatuh tempo. Cek pengumuman Bapenda Anda sebelum membayar.
Denda kalau telat
- 1 April – 31 Meikeringanan pokok 10%
- 1 Juni – 31 Julikeringanan pokok 7,5%
- 1 Agustus – 30 Septemberkeringanan pokok 5%, jatuh tempo 30 September
- Setelah 30 Septemberdenda administratif 1% setiap bulan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta 339/2026. Daerah lain punya program berbeda atau tidak ada; ini hanya contoh bentuknya.
Bapenda DKI Jakarta menyebut denda administratif sebesar 1% setiap bulan bila melewati jatuh tempo, dan pada artikel 2025 menyebut bisa menumpuk sampai maksimal 24%. Aturan nasional untuk pajak daerah, yang dikutip Bapenda DKI Jakarta dalam penjelasan sanksi pajak kendaraan, sama polanya: bunga 1% per bulan dari pajak terutang, paling lama 24 bulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan. Hitungannya di halaman denda pajak kendaraan telat. Untuk PBB-P2, rincian per daerah tercantum di peraturan daerah masing-masing; jangan menganggap semua daerah persis sama.
Punya tunggakan tahun-tahun lalu
- Siapkan NOPNomor Objek Pajak, yang dipakai untuk mencari tagihan Anda.
- Cek tagihanMasukkan NOP di kanal resmi pemda, tagihan langsung muncul. Jakarta juga menyediakan e-SPPT.
- Bayar lewat kanal yang tersediaTeller bank, ATM, e-banking dan m-banking, atau marketplace, tergantung daerah.
- Simpan bukti bayarFoto atau unduh bukti bayar setiap tahun.
Sumber: Bapenda DKI Jakarta, 1 Agustus 2025. Layanan dan kanal berbeda antar-daerah.
Telat bukan akhir segalanya, karena beberapa pemda membuka program untuk tunggakan. Bapenda DKI Jakarta menyebut keringanan pokok 5% untuk tunggakan tahun pajak 2021 sampai 2025, berlaku untuk pembayaran 1 April sampai 31 Desember 2026. Di Surabaya, laman PBB Online Bapenda saat kami periksa pada 10 Oktober 2026 memuat berita “Bebas Sanksi Administratif PBB Tahun 1994 - 2026” dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Program seperti itu berbatas waktu; buka laman daerah Anda dan baca syarat serta periodenya sebelum membayar.
Jangan menunggu program yang belum tentu ada: denda terus bertambah tiap bulan.
Cek tagihan dan bayar
Menurut Bapenda DKI Jakarta, Anda cukup memasukkan NOP (Nomor Objek Pajak) dan tagihan langsung muncul. Bagi yang belum menerima SPPT, Jakarta menyediakan layanan e-SPPT untuk mengunduh sendiri, tanpa datang ke kantor. Kanal bayar di Jakarta meliputi teller bank, ATM, PPOB dan EDC, e-banking dan m-banking, serta marketplace dan dompet digital. Surabaya, misalnya, memiliki laman PBB Online dengan layanan e-SPPT cetak mandiri, informasi pajak terutang, pembayaran online, dan surat keterangan lunas. Daerah lain memiliki kanal berbeda; Pemkot Pekanbaru, misalnya, membuka posko pelayanan di enam titik menjelang jatuh tempo.
Simpan SPPT dan bukti bayar
Cara manual: foto SPPT dan bukti bayar setiap tahun, simpan dalam folder “rumah”, dan catat jatuh tempo kota Anda di kalender. Panduan dokumen penting membantu menyusunnya.
Paperlock membaca nomor NOP, jumlah, dan tanggal pada foto SPPT Anda. Bila pengingat diaktifkan, aplikasi memberi tahu 30 dan 7 hari sebelum tanggal yang terbaca, dan Anda bisa bertanya “PBB rumah Bekasi tahun lalu berapa?” untuk menemukan bukti bayarnya.
Informasi ini berlaku per Oktober 2026. Jatuh tempo, keringanan, dan denda ditetapkan pemerintah daerah; kalau ragu, tanyakan ke Bapenda kabupaten atau kota Anda.